Doc. Massa aksi Koalisi Merah Putih Putra Daerah unjuk rasa depan BBWS Pompengan Jeneberang Indotimpos, Makassar - Masyarakat dan Pemuda J...
 |
| Doc. Massa aksi Koalisi Merah Putih Putra Daerah unjuk rasa depan BBWS Pompengan Jeneberang |
Koalisi Merah Putih Putra Daerah (KMPPD) Sebelumnya Pernah melakukan Aksi unjuk Rasa sekaligus penyegelan pada lokasi pekerjaan D.I Kelara-Karalloe Kabupaten Jeneponto.
Marlo, Selaku Jendral Lapangan menyoroti langsung kinerja Kontraktor, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pegerjaan D.I tersebut dikarenakan terindikasi dugaan korupsi pada pekerjaan yang diduga kuat dikerja dengan asal-asalan khususnya D.l Kelara-Karelloe Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2025.
Ungkapan tersebut diwartakan berdasarkan hasil analisis kajian materil dan formil dari keresahan masyarakat terhadap prospek pekerjaan pembangunan irigasi tersebut.
"Adapun hasil investigasi kami, yakni Pekerjaan D.l kelara karelloe kab Jeneponto dengan nilai anggaran 31 milyar dengan dua lokasi Pekerjaan yang berasal dari APBN tahun 2025 tidak sesuai bestek dan telah menyalahi spesifikasi yang ditentukan sesuai juklak dan juknis analisis kontrak.," kata Marlo salah satu peserta aksi.
Lanjut kata Marlo, belum lagi kualitas mutu fisik bangunan irigasi dipertanyakan, karena Material yang digunakan tidak sesuai dengan Spesifikasi sehingga mengakibatkan terjadinya potensi jebol pada saluran irigasi tersebut.
"CV. Nanda Aliza sebagai pemenang tender Pekerjaan tersebut Kami menduga kontraktor melakukan pekerjaan dengan asal-asalan sehingga kondisi fisik bangunan jebol yang masih dalam tahap pekerjaan. Kondisi faktual pembangunan infrastruktur saluran irigasi banyak menuai problem dan protes dari masyarakat dapat dilihat dari kehadiran pekerjaan pembangunan Saluran irigasi kelara karelloe kab. Jeneponto," tambah Marlo.
Ia juga menyampaikan praktek indikasi dugaan KKN tersebut juga disebabkan kurangnya partisipatif pemerintah mulai dari tingkat atas sampai bawah, terlebih khusus Kepala Balai Pompengan sungai jeneberang Sulawesi Selatan yang dinilai lalai menjalankan tugas dan fungsinya.
"Seolah menutup mata dan telinga terhadap kondisi pembangunan Saluran irigasi kelara karelloe kab. Jeneponto yang menghabiskan anggaran dengan nilai 31 milyar namun prospek pekerjaannya yang sangat tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan sesuai juklak dan juknis analisis kontrak," sambungnya.
Dengan itu, mewakili Suara KMPPD, Marlo menegaskan dan mendesak pihak terkait dan Aparat Penegak Hukum segera melakukan evaluasi serta memeriksa pihak PPK dan Kontraktor yang terlibat dalam proyek pengerjaan D.I Kelara-Karelloe.
"Koalisi Merah Putih Putra Daerah Mendesak Kepala Balai Pompengan Segara Mengevaluasi Kinerja Kontraktor, PPK. Kejaksaan Tinggi Sulsel segera memeriksa Oknum yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pada Pekerjaan D.I irigasi kelara karelloe kab Jeneponto tersebut," Kesak KMPPD.
"Kami akan terus menggelar aksi yang berkontinue didepan kantor Balai pompengan jeneberang dan juga akan memasukan laporkan secara resmi ke Kejaksaan Tinggi Sulsel sebagai bentuk pengawasan kami terhadap dugaan korupsi tersebut," pungkasnya. (**)
