Indotimpost, Makassar - Solidaritas Mahasiswa Makassar (SMM) secara tegas mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indones...
Desakan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik atas integritas sistem pemasyarakatan, khususnya terkait efektivitas pengawasan terhadap warga binaan di dalam rutan. SMM menilai bahwa hingga saat ini belum adanya langkah konkret dari pemerintah pusat justru memperkuat kecurigaan publik terhadap lemahnya pengawasan serta potensi adanya pembiaran di dalam tubuh pemasyarakatan.
Ketua Umum SMM, Ipul Pallawa Muda, menegaskan bahwa Kepala Rutan sebagai penanggung jawab utama tidak bisa lepas tangan dari situasi ini.
“Kepala Rutan adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas seluruh aktivitas di dalam. Tidak ada ruang untuk saling melempar tanggung jawab. Jika muncul dugaan serius seperti ini, maka harus ada evaluasi menyeluruh bahkan pencopotan jika terbukti ada kelalaian,” tegas Ipul.
SMM memandang bahwa dugaan adanya aktivitas pengendalian kejahatan dari dalam rutan bukan hanya persoalan teknis, melainkan indikasi kegagalan struktural dalam sistem pengawasan yang seharusnya menjadi fondasi utama lembaga pemasyarakatan.
“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini potensi kegagalan sistem. Jika rutan bisa dikendalikan dari dalam oleh narapidana, maka pertanyaannya sederhana: pengawasan itu benar-benar berjalan atau hanya formalitas?” lanjutnya.
Lebih jauh, SMM juga menyoroti adanya aduan masyarakat yang mengindikasikan lemahnya kontrol terhadap warga binaan, termasuk dugaan masih adanya akses terhadap alat komunikasi di dalam rutan.
“Jika benar ada warga binaan yang dapat mengakses alat komunikasi secara ilegal, maka ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengamanan. Ini bukan sekadar pelanggaran internal, tetapi ancaman nyata terhadap fungsi rutan sebagai lembaga pembinaan,” tegas Ipul.
Menurut SMM, lemahnya pengawasan terhadap warga binaan berpotensi membuka ruang bagi berbagai aktivitas ilegal, termasuk koordinasi kejahatan dari dalam rutan.
“Pengawasan yang longgar akan selalu melahirkan penyalahgunaan. Ketika kontrol melemah, maka potensi kejahatan justru semakin kuat. Ini yang harus dijawab oleh pihak pengelola rutan secara terbuka,” tambahnya.
SMM menilai bahwa kondisi ini tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa. Diperlukan langkah luar biasa yang menyentuh langsung pada akar persoalan, termasuk evaluasi terhadap kepemimpinan dan sistem kerja di dalam rutan.
SMM juga menegaskan bahwa seluruh lini pengawasan, mulai dari petugas lapangan hingga pimpinan, harus diperiksa secara menyeluruh tanpa terkecuali.
“Jangan hanya berhenti pada warga binaan. Periksa semua. Dari bawah sampai atas. Jika ada yang lalai, apalagi jika ada yang terlibat, maka harus ditindak tegas. Tidak boleh ada yang dilindungi,” tegas Ipul.
Lebih lanjut, SMM mengingatkan bahwa praktik pembiaran dalam sistem pemasyarakatan dapat berdampak luas terhadap kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Jika rutan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru diduga menjadi ruang yang longgar terhadap aktivitas ilegal, maka ini adalah kemunduran serius dalam sistem hukum kita. Negara tidak boleh kalah oleh lemahnya pengawasan internal,” ujarnya.
Ipul menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh diselesaikan secara internal dan tertutup, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Jika ditutup-tutupi, maka publik akan menilai ada yang sedang dilindungi. Ini berbahaya. Transparansi dan tindakan tegas adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
SMM juga memberikan ultimatum keras kepada Kemenimipas. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, maka gerakan mahasiswa akan ditingkatkan secara besar-besaran.
“Jika tidak ada kejelasan, kami tidak akan berhenti pada rilisan media. Kami akan turun langsung dengan kekuatan massa yang lebih besar dan memperluas gerakan ke berbagai titik strategis,” tegasnya.
Hingga berita ini diturungkan, sementara berusaha melakukan konfimasi dan media indotimpost melayani hak jawab. (tim)
