Doc.Muh. Zulhamdi Suhafid Indotimpost | Makassar - Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Presma UINAM), Muh. Zulha...
 |
| Doc.Muh. Zulhamdi Suhafid |
"Pemblokiran dana BLU yang telah berlangsung sejak Februari 2025 ini telah melumpuhkan berbagai kegiatan akademik dan non-akademik di kampus. Kami mendesak Kementerian Keuangan untuk segera membuka blokir dana tersebut demi keberlangsungan proses pendidikan di UIN Alauddin Makassar," tegas Zulhamdi
Zulhamdi menjelaskan bahwa pemblokiran dana BLU oleh Kementerian Keuangan terjadi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, BLU atau non rupiah murni merupakan wadah dikelolanya UKT/BKT mahasiswa. Sehingga ini yang kami tuntut karena UKT/BKT kami diblokir yg sangat berdampak kepada keberlangsungan kegiatan akademik dan lembaga kemahasiswaan.
"Kami memahami bahwa harus ada proses hukum yang ditempuh jika memang terdapat kesalahan. Namun, mahasiswa seharusnya tidak menjadi korban dari permasalahan tersebut," ungkap Zulhamdi
Menurut data yang dihimpun Presma UINAM, setidaknya 95 persen kegiatan kemahasiswaan terpaksa dibatalkan atau ditunda akibat pemblokiran dana tersebut. Selain itu, berbagai fasilitas penunjang perkuliahan seperti laboratorium dan perpustakaan mengalami kendala operasional karena terbatasnya anggaran.
"Saya menyoroti penyataan menteri keuangan bahwa Efisiensi anggaran tidak berdampak kepada KIP-K, akan tetapi realitanya berdampak karena di kampus UINAM kuota KIP-K kuliah menurun drastis, dimana sebelumnya tahun 2024 sebanyak 700 penerima, sedangkan tahun 2025 hanya 400 penerima. Ini menandakan bahwa ada 300 anak bangsa yang tidak bisa mengakses pendidikan tinggi akibat adanya pengurangan tersebut. Ini sangat memberatkan bagi mahasiswa baru dari keluarga tidak mampu yang sangat bergantung pada beasiswa tersebut untuk biaya hidup selama kuliah," jelas Zulhamdi
Merespons situasi tersebut, Presma UINAM bersama seluruh organisasi kemahasiswaan di lingkungan UINAM berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan pada minggu (13/7/2025). Mereka juga akan mengirimkan delegasi ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Kementerian Keuangan.
"Kami akan mengerahkan ribuan mahasiswa untuk aksi demonstrasi ini. Tuntutan kami jelas, yaitu pembukaan blokir dana BLU dan penambahan kuota KIP-K untuk mahasiswa yang kurang mampu," tegas Zulhamdi
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi demonstrasi tersebut.
"Kami berharap pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan mahasiswa. Sebagai Presma, saya bertekad memperjuangkan hak-hak mahasiswa hingga tuntas," tutup Zulhamdi (**)
