Green Democracy Pilar Pembangunan Nasional, Presiden Mahasiswa UIN Makassar: Pemerintah dan Lembaga Negara Harus Jadikan Konsep Green Democracy Dalam Membuat Kebijakan

doc.Muh. Zulhamdi Suhafid  Indotimpost, Makassar -  Konsep Green Democracy atau demokrasi hijau dinilai semakin relevan sebagai pilar pentin...

doc.Muh. Zulhamdi Suhafid 

Indotimpost, Makassar - Konsep Green Democracy atau demokrasi hijau dinilai semakin relevan sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

Hal ini disampaikan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid dalam sebuah forum diskusi bertajuk “Masa Depan Demokrasi dan Krisis Iklim: Menyatukan Suara untuk Bumi” yang digelar di kampus UIN Makassar, Selasa (21/10/2025).

Dalam pernyataannya, Presiden Mahasiswa UIN Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid menegaskan bahwa pemerintah dan seluruh lembaga negara perlu menjadikan prinsip Green Democracy sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik, terutama yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat.

“Green Democracy bukan hanya soal keterlibatan publik dalam proses demokrasi, tetapi bagaimana demokrasi bisa menjadi instrumen untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Pemerintah, DPR, hingga lembaga-lembaga teknis harus mengintegrasikan nilai-nilai ekologis dalam setiap keputusan,” ujar Zulhamdi dalam orasinya.

Ia juga menyoroti lemahnya regulasi yang melindungi lingkungan serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan strategis, khususnya yang menyangkut eksploitasi sumber daya alam.

Lebih lanjut, Zulhamdi menekankan bahwa generasi muda, terutama mahasiswa, memiliki peran strategis sebagai penjaga moral demokrasi dan penggerak perubahan sosial menuju pembangunan berkelanjutan.

“Kami mendorong kampus, organisasi mahasiswa, dan elemen sipil lainnya untuk aktif memperjuangkan prinsip Green Democracy sebagai bagian dari etika kebangsaan dan pembangunan nasional,” tambahnya.

Kegiatan diskusi ini juga dihadiri oleh akademisi, aktivis lingkungan, dan perwakilan organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Mereka sepakat bahwa isu krisis iklim dan kerusakan lingkungan harus menjadi prioritas dalam agenda politik nasional ke depan.

Sebagai penutup, Zulhamdi menyampaikan harapannya agar Green Democracy tidak hanya menjadi wacana elit, tetapi menjadi gerakan kolektif lintas sektor demi masa depan Indonesia yang adil, hijau, dan berkelanjutan. **